JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menegaskan komitmennya dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenperin Tahun 2025 di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Momentum Pemeriksaan BPK Sebagai Ajang Sinergi dan Evaluasi

Agus menilai entry meeting ini sebagai kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kemenperin dan BPK. "Kami memandang entry meeting ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi, komunikasi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Pemeriksaan BPK tidak hanya menilai laporan keuangan, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola dan integritas birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenperin mempertahankan kinerja keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kinerja Industri Pengolahan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Agus menyampaikan bahwa pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian ini menegaskan manufaktur tetap menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia, sebagaimana terlihat dalam 14 tahun terakhir.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen, sementara industri pengolahan tumbuh 5,30 persen. Bahkan pada 2011, pertumbuhan manufaktur mencapai 6,26 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi 6,17 persen.

Optimisme pelaku industri juga tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada awal 2026 yang mencapai 54,12. Rata-rata utilisasi kapasitas industri masih berada di bawah optimal, menandakan masih terbuka ruang ekspansi untuk manufaktur nasional.

Penguatan Integritas dan Pencapaian Opini WTP

Kemenperin telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 17 kali berturut-turut sejak 2008 hingga 2024. Agus menekankan bahwa prestasi ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus terus dijaga, bukan semata angka prestasi.

"Ruang perbaikan selalu terbuka. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, kami berkomitmen untuk bersikap kooperatif, terbuka, siap bekerja sama dengan tim pemeriksa BPK dalam memeriksa Laporan Keuangan Kemenperin TA 2025," jelasnya.

Kemenperin juga telah menyelesaikan 84,67 persen tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2025. Agus menilai angka ini masih di bawah target ideal di atas 90 persen, sehingga percepatan tindak lanjut terus dilakukan untuk memperkuat integritas birokrasi.

Beberapa satuan kerja (satker) Kemenperin bahkan telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Kinerja Keuangan Kemenperin dan Realisasi Anggaran 2025

Dari sisi keuangan, Kemenperin mencatat realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai 116,43 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini bersumber dari layanan jasa industri dan pendidikan vokasi yang dikelola unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemenperin.

Pengelolaan belanja dilakukan secara efisien dengan realisasi sebesar Rp 2,09 triliun hingga akhir 2025. Jika memperhitungkan blokir anggaran sebesar Rp 367,4 miliar, realisasi belanja mencapai 98,15 persen.

Realisasi anggaran ini merupakan konsolidasi dari 107 satker Kemenperin, baik pusat maupun daerah, termasuk satker berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Nilai pendapatan dan aset Kemenperin juga meningkat seiring pengembangan fasilitas pendukung layanan pendidikan dan jasa industri di berbagai wilayah.

Agus menegaskan kesiapan Kemenperin mendukung pemeriksaan BPK dengan menyediakan data lengkap, koordinasi intensif, dan keterbukaan komunikasi. "Kami berharap proses pemeriksaan ini dapat memberikan masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenperin," katanya.

Kemenperin menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip yang terus dijunjung dalam setiap pengelolaan keuangan.

Capaian kinerja industri pengolahan yang positif menjadi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan dan operasional dapat berjalan beriringan. Hal ini memberikan keyakinan bagi pelaku usaha dan investor bahwa lingkungan industri Indonesia stabil dan berkelanjutan.

Peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan tindak lanjut temuan BPK merupakan kombinasi yang menegaskan kualitas pengelolaan Kemenperin. Dengan langkah-langkah ini, kementerian berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional.

Agus optimistis bahwa dengan komitmen yang konsisten, Kemenperin dapat terus memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Proses ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan industri pengolahan dan ekonomi nasional.